Inspektorat Daerah Provinsi NTT Mengawal Bantuan Dana APBD I Tahun Anggaran 2021 Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya mewujudkan NTT Bangkit dan NTT sejahtra pada tahun anggaran 2021 melalui Perangkat Daerah terkait memberikan bantuan kepada masyarakat di provinsi NTT dalam berbagai bidang mulai dari peternakan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, sosial, pariwisata, perpustakaan dan kearsipan dan juga bidang perikanan dan pekerjaan umum.

Untuk memastikan bahwa bantuan tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan telah dimanfaatkan dengan baik, maka Inspektorat Daerah Provinsi NTT sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2022 yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:43/KEP/HK/2022  tanggal 28 Januari 2022 melaksanakan pemeriksaan fisik pada 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT. Salah satu kabupaten yang dilakukan pemeriksaan fisik bantuan dana APBD I adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pemeriksaan fisik di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan sesuai  Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : IP.709/34/ST/K/2022 tanggal  21 Februari  2022, Tim Inspektorat yang dipimpin oleh Pengendali Teknis, Stefanus F. Halla, ST.,M.M melaksanakan pemeriksaan fisik di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan komposisi Tim sebagai berikut:

1. Maria Edel Timu, SE selaku Ketua Tim
2. Jusnita Veronika Dot, SP selaku Anggota Tim
3. Maria Fransiska Lusi Taluma, ST selaku anggota tim
4. Jackson A. Manafe, S.KM selaku anggota tim
5. Karel Taek sebagai anggota tim

Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 22 s.d. 26 Februari 2022 dan terhadap sasaran pemeriksaan  dilakukan uji petik fisik langsung pada masyarakat penerima bantuan dan mengecek kesesuaian bantuan yang diterima dengan dokumen yang disampaikan oleh 12  (dua belas) Perangkat Daerah yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan kegiatan pembangunan fasilitas PSU dan sanitasi di daerah destinasi wisata Fatumnasi dan pemeliharaan irigasi di Batu Putih.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yakni bantuan benih jagung, benih kacang hijau, benih padi dan lain-lain.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya pembangunan gedung sekolah dan bantuan peralatan praktikum sekolah dan mebeleur
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya persemaian anakan cendana dan Gamalima.
5. Dinas Peternakan yaitu bantuan ayam dan kambing bagi masyarakat
6. Dinas Sosial yaitu dengan bantuan KUBE bagi kelompok masyarakat
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan memberikan bantuan komputer dan perlengkapannya bagi desa wisata Fatumnasi
8. Dinas Kelautan dan Perikanan denagn bantuan kapal motor
9. Badan Pendapatan Aset Daerah dengan bantuan untuk kantor Samsat di UPT Dispenda
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa pemasangan PLTS
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang memberikan bantuan laptop dalam rangka penginputan data stunting
12. Dinas Kesehatan yakni pemberian bantuan untuk balita kurang gizi.

 Dari hasil pemeriksaan ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan dari pihak Perangkat Daerah yakni adanya kerusakan pada bangunan pariwisata di daerah Fatumnasi, dan masih terdapat bantuan yang belum diterima oleh masyarakat untuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta bantuan benih bawang putih dari dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diserahkan tidak pada musim tanam.

Untuk bantuan yang lain telah diterima oleh masyarakat dan telah dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahtraan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan juga surat pernyataan telah menerima bantuan dari setiap kelompok penerima. 

Uji petik pada persemaian cendana

Diharapkan dengan adanya pengawalan dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT, maka bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTT dapat dipastikan diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat demi mencapai NTT BANGKIT DAN NTT SEJAHTERA. (OaTaluma)