PINJAMAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL ALTERNATIF PEMERINTAH PROVINSI NTT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

 

Kupang, Itda Provinsi NTT.   Kamis, 29 April 2021. Dalam rangka menjawab persoalan daerah di Provinsi Nusa Tenggara dl Timur terkait infrastruktur dan ekonomi, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bergiat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas  infrastruktur  dan  fasilitasi  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Salah  satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang  adalah  dukungan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  Pemerintah Daerah  berupa  pinjaman  untuk  digunakan  dalam  rangka  melakukan  percepatan  pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Hal ini sejalan dengan amanat pada Pasal  2  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  179/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   105/PMK.07/2020   tentang   Pengelolaan   Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah bahwa untuk mendukung pembiayaan Daerah  dalam  rangka  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN),  kepada  Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah. Hal tersebut telah ditegaskan.

Pada Rapat yang dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis, 29 April 2021 jam 14.00 Wita, dengan agenda Persiapan Dokumen Teknis dan Administrasi Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, yang difasilitasi oleh BAPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur,  dan  dihadiri Pejabat perangkat daerah terkait serta Inspektorat Daerah yang diwakili oleh Pejabat Fungsional  PPUPD Ahli Madya,  Noldy  Hosea Pellokila,  S.Sos.,  M.M, dilakukan pembahasan terkait upaya pemantapan dan persiapan dokumen kerangka acuan kerja serta dokumen lain sebagai salah satu bagian dari persyaratan Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan.

Rapat Virtual Persiapan Dokumen Teknis dan Administrasi Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, 29 April 2021



Dalam rapat tersebut, didiskusikan tentang kesiapan perangkat daerah terkait dalam mempersiapkan dokumen kerangka acuan kerja dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Skema

pinjaman daerah yang diberikan Pemerintah melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  bergerak  di  Bidang  Pembiayaan  Infrastruktur, berupa pinjaman untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Uumum dan Perumahan Rakyat, serta pinjaman untuk membiayai kegiatan non infrastruktur di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai kesepakatan rapat, maka pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 yang akan datang akan dilaksanakan presentase Kerangka Acuan Kerja dan dokumen lain oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. #ITDAProvNTT #NTTBangkit #NTTSejahtera. (NHP)

Komentar