Inspektur
Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi
NTT, Enny C. Ndapamerang, S.Sos.,MM
saat melakukan pendampingan capaian MCP Pemerintah Kabupaten TTS di Ruang Rapat Inspektur Kabupaten TTS di
Soe. Senin, 01/03/2021
Kupang_(04/03/2021)
ItdaProv.NTT - Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan
pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap capaian MCP (Monitoring Center
for Prevention) di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Inspektorat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Kegiatan
pendampingan dilaksanakan pada senin (1/3/2021) bertempat di ruang rapat
Inspektorat Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh Inspektur
Kabupaten TTS Jakobis Nahas, SH dan Tim Inspektorat Provinsi NTT, dalam
kegiatan pendampingan tersebut
Inspektur Pembantu Wilayah
IV , Enny
C. Ndapamerang, S.Sos.,MM. menyinggung
capaian Scor MCP
Kabupaten TTS yang
meskipun menduduki peringkat 6 dari 22 Kabupaten/Kota se NTT namun nilai
capaian masih terbilang rendah.
Sesuai hasil
capaian Monitoring Center For
Prevention (MCP) KPK Tahun 2020, Kabupaten
TTS menempati peringkat
6 dari 22 Kabupaten/Kota se
Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan nilai capaian aksi 35,84% mengalami penurunan dari capaian aksi tahun
2019 yaitu 41.00%. untuk capaian MCP
tingkat Nasional Pemprov, Provinsi NTT berada pada peringkat 19 dengan skor
78,75% naik 13 peringkat dari capaian tahun 2019, Enny Ndapamerang juga
menyampikan bahwa capaian MCP Kabupaten berpengaruh terhadap capaian Pemprov
sehingga Inspektur Provinsi NTT Ruth Diana Laiskodat, S.Si.,Apt.MM berkomitmen
untuk mendorong capaian MCP Kabupaten lewat kegiatan pendampingan seperti ini,
mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
dan melaporkan capaian aksi korupsi secara berkala kepada Inspektorat Daerah
Provinsi NTT.
Progres
capaian MCP ini sendiri meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Aparat Pengawas
Intern Pmerintah (APIP), Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah, Manajemen ASN,
Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Aset Daerah dan Tata
Kelola Dana Desa bagi Pemerintah kabupaten. (ish)
Komentar
Posting Komentar