UPAYA MENDORONG PENINGKATAN CAPAIN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MCP PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

 

Sesuai hasil verifikasi KPK RI atas capaian aksi pencegahan korupsi MCP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendapat skor 33,50%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2019 sebesar 49%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Sumba Barat pada peringkat 9 dari 21 kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan verifikasi pun terungkap beberapa aksi yang capaianya relatif rendah meliputi : aksi pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD yang hanya mencapai 16.5%, area optimalisasi Pajak Daerah sebesar 21% dan aksi pada area pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencapai 24,52%.

Diskusi dalam Monev dan pendampingan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi MCP di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat, 16 Februari 2021

Dilatarbelakangi kondisi ini, maka Tim Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi pada Kabupaten Sumba Barat pun diinstruksikan oleh Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap pelaksanaan aksi pencegahan korupsi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Monev dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M, yang merupakan Pengendali Teknis yang juga merupakan Admin MCP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan didampingi Doni Monardo Lopez De Carvalho, S.STP (Anggota Tim), bertujuan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dan menjadi penyebab sulitnya peningkatan aksi pencegahan korupsi, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dal pelaksanaan aksi.

Dalam diskusi Tim dengan Inspektur Kabupaten Sumba Barat, Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu serta Admin MCP, diungkapkan beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat antara lain: masalah keterbatasan sumberdaya serta belum kuatnya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan aksi PK. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka Tim mengarahkan Inspektur Kabupaten Sumba Barat untuk menetapkan Rencana Aksi PK dengan penetapan waktu pelaksanaan kegiatan secara tepat. #ITDAProvNTT #NTTBangkit #NTTSejahtera. (NHP)