FILOSOFI “GAS DAN REM” DALAM STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN COVID-19

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  menghadiri Rapat Koordinasi secara Virtual dari Ruang Rapat Gubernur di Gedung Sasando

Guna peningkatan efektifitas pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi secara nasional, maka pada tanggal 27 Agustus 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara Video Conference. Rapat dibuka oleh  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 14.00 WITA dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat turut hadir dalam rapat koordinasi ini secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur di Gedung Sasando, dan didampingi oleh Kepala BNPB Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT serta Inspektur Provinsi NTT Ruth Diana Laiskodat, S.Si.,Apt.,M.M. Dalam pemaparan para narasumber, ditekankan pada dua topik utama, yaitu strategi pemulihan ekonomi secara nasional serta peningkatan efektifitas pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kedua topik pembahasan ini difilosofikan sebagai “GAS dan REM”, di mana strategi pemulihan ekonomi diumpamakan sebagai “GAS” yang tetap terkendali pada ketentuan perundang-undangan serta tetap memperhatikan keselamatan rakyat dari paparan COVID-19 yang diumpamakan sebagai “REM”.

Terhadap kedua pembahasan yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi tersebut, Inspektorat dituntut untuk tetap berperan aktif dalam pengawalan berbagai kebijakan yang mendukung percepatan, peningkatan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan terkait penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi T.A. 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020, diketahui bahwa Provinsi NTT berada di atas rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Adapun realisasi pendapatan Provinsi NTT sebesar 55,50% dibandingkan rata-rata seluruh provinsi sebesar 53,92%, sedangkan realisasi belanja sebesar 50,23% dibandingkan rata-rata sebesar 44,74% (infografik).

Infografik Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Se-Indonesia T.A. 2020 s.d. 27 Agustus 2020

Dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19, Tito Karnavian mengharapkan dan mendorong seluruh pemerintah di daerah untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kinerja ekonomi serta penanggulangan COVID-19, dan dengan demikian turut berkontribusi membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. (JE)