Optimalisasi Pendapatan Daerah & Management Aset Kembali Zoom Meeting Bersama KPK, Kapabilitas APIP

Inspektur Provinsi NTT, Ruth D. Laikodat, S.Si., Apt., M.M, Saat mengikuti Zoom Meeting 

Rabu, 27 Mei 2020 tepat, 10:00 Wita s.d 12:00 Wita disampaikan beberapa materi dari Koordinator KPK (Nana  Mulyana) dan PIC (Wuri Nurhayati) yaitu materi Kapabilitas APIP dan Manangement ASN. Zoom metting ini dihadiri oleh Inspektur Daerah Provinsi NTT, Kepala BKD Provinsi NTT dan juga Kabupaten/Kota se NTT.

Screenshoot Zoom Meeting bersama KPK

Dalam Pemaparannya Kordinator KPK menyampaikan untuk Kapabilitas APIP harus melakukan 5 indikator: pertama: kecukupan dan kompetensi APIP 20% (dengan menghitung kebutuhan fungsional APIP, perhitungan APIP yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat). Dokumen yang harus disiapkan adalah data ANJAB ABK APIP, data kertersediaan APIP tahun berjalan yang ditandatangani Inspektur. Khusus untuk  kompetensi harus menyiapkan data jenis pelatihan yang diikuti oleh masing-masing APIP,  jumlah  hari pelatihan, kapan pelaksanaan pelatihan, hasil pelatihan/kelulusan.

Kedua:  Ketersediaan anggaran 20% dengan dua sub indikator kesesuaian dengan regulasi, efektifitas anggaran. Dengan data yang harus disediakan perhitungan anggaran sesuai Permendagri No. 33 tahun 2019,  menyiapkan anggaran untuk  latihan, juga sarana prasarana. 

Ketiga: Probity audit  20 % dengan sub indikator laporan hasil probity audit  dengan melakukan reviu pemaketan di PBJ, melakukan probity audit  bagi 10 proyek  strategis. Dalam laporan harus menyampaikan perencanaan pengadaan, persiapan pemgadaan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia oleh PBJ, pelaksanaan kontrak dan serah terima.

Materi Zoom Meeting Management Aset dan Kapabilitas APIP

Keempat: pemeriksaan khusus 20%, aktivitas harus melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data harus menyampaikan 5 laporan pemeriksaan khusus. Dengam kriteria pemeriksaan khusus; permintaan APH, tindaklanjut pengaduan TPK, penyalahgunaan keuangam daerah, pemeriksaan khusus lainnya terkait TPK.

Dan yang terakhir kelima: tindaklanjut hasil pemeriksaan intenal dan eksternal 20%. Inspektorat melakukan monitoring tindaklanjut pemeriksaaan internal maupun eksternal juga melakukan rekapitulasi tindaklanjut hasil pemeriksaan termasuk jumlah  keuangan daerah yang berhasil dikembalikan.

Materi kedua yang disampaikan adalah Management ASN. Terdiri dari evaluasi jabatan 25 %, penilaian kinerja 25 %, kepatuhan LHKPN dan pengendalian gratifikasi 20%, pola rekuitmen, promosi, mutasi, pemberhentian pejabat ASN 20%, benturan kepentingan. Segera setelah membuat rencana aksi ini pelaksanaan sesuai sub indikator dan data yang harus disiapkan sebagai bukti pelaksanaan aksi tersebut.

Mendukung #nttbangkit #nttsejahtera dan pengawasan #itdaprovntt (RDL).